Sebagai upaya menjaga stabilitas harga dan akselerasi digitalisasi, Pemerintah Daerah dan Bank Indonesia serta seluruh pemangku kepentingan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) – Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Bali terus memperkuat sinergi dan kolaborasi. Sebagai wujudnya, TPID dan TP2DD Provinsi Bali mengadakan High Level Meeting (HLM) pada 10 Februari 2026, yang dipimpin oleh Gubernur Bali, Wayan Koster; Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja; Deputi  Bapanas, I Gusti Ketut Astawa; serta dihadiri oleh Asisten Deputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Walikota/Bupati se-Bali atau yang mewakili; Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bali; Pimpinan Polda; OJK; BPS; Bulog; Anggota TPID dan TP2DD, serta Perumda se-Provinsi Bali. 

Berdasarkan data BPS, inflasi Bali tahun 2025 tercatat sebesar 2,91% (yoy), lebih rendah dibandingkan nasional yang sebesar 2,92% (yoy) dan terjaga dalam sasaran 2,5±1%. Ini menunjukkan bahwa kondisi inflasi di Bali terkendali di tengah meningkatnya aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat, tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi (5,82%). Mengawali tahun 2026, BPS mencatat inflasi Provinsi Bali pada Januari 2026 sebesar 2,58% (yoy), terkendali dalam sasaran inflasi 2,5±1% dan berada di bawah nasional (3,55%; yoy). Stabilitas inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Bali didukung oleh perluasan elektronifikasi transaksi Pemda, hal ini tercermin dari penerimaan pajak dan retribusi daerah yang telah 100% dilakukan secara digital. Keberhasilan ini tidak terlepas dari sinergi dan koordinasi TPID-TP2DD se-Provinsi Bali. Ke depan, sinergi dan kolaborasi ini perlu terus diperkuat agar pada tahun 2026 inflasi dapat terjaga stabil dalam rentang sasaran dan digitalisasi semakin terakselerasi.  

Gubernur Bali, Wayan Koster, dalam sambutannya menyampaikan pentingnya pengendalian inflasi mengingat stabilitas harga sangat menentukan terjaganya kesejahteraan dan daya beli masyarakat Bali. “Harapannya, inflasi dapat dijaga dalam rentang sasaran agar kepastian harga baik kepada masyarakat maupun produsen khususnya petani dapat terjaga”, jelas Koster. Gubernur Bali juga menekankan pentingnya penggunaan produk lokal sebagai upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan dan membangun ekonomi yang berdaya tahan serta berdaya saing global. 

Menghadapi rangkaian Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) pada triwulan I 2026, Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali, menyampaikan beberapa tantangan pengendalian inflasi, antara lain: volatilitas produksi, dinamika cuaca, rantai pasok yang belum optimal, demand komoditas pangan karena program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan perlunya pelaksanaan operasi pasar yang terencana. Adapun beberapa komoditas pangan yang perlu menjadi perhatian menjelang HBKN antara lain Cabai Rawit, Beras, Bawang Merah, Telur Ayam Ras, Daging Ayam Ras, dan Tomat. Lebih lanjut, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas menegaskan beberapa komoditas pangan perlu menjadi perhatian di tengah dinamika cuaca khususnya aneka cabai. 

Asisten Deputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Mochamad Edy Yusuf, menekankan bahwa pengendalian inflasi merupakan prasyarat penting untuk menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi di daerah, sekaligus memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. “Penguatan ketahanan pangan melalui pemanfaatan neraca pangan daerah juga menjadi kunci untuk menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga”, ucap Edy. 

Menjelang HBKN Triwulan I 2026, TPID Provinsi Bali memperkuat strategi dan sinergi pengendalian inflasi jangka pendek, khususnya pada penguatan pelaksanaan operasi pasar murah, akselerasi Kerjasama Antar Daerah untuk mendukung kepastian pasokan, dan optimalisasi komunikrtasi publik. Harapannya, inflasi bulanan Bali dapat terjaga di bawah pola historis periode HBKN, inflasi tahunan terjaga dalam sasaran nasional, dan inflasi pangan dapat terkendali mendukung sasaran nasional.  

Sejalan dengan TPID, TP2DD juga terus bersinergi dan berkomitmen dalam akselerasi digitalisasi. Implementasi program unggulan TP2DD diarahkan secara terpadu untuk mengakselerasi digitalisasi layanan publik dan optimalisasi pendapatan daerah melalui pembayaran nontunai serta mendorong penguatan ekosistem digital daerah yang inklusif dan memberikan dampak nyata kepada masyarakat Bali.  Sebagai langkah nyata untuk mewujudkan Bali sebagai Pulau Digital, pada kesempatan ini dilakukan Launching Peta Jalan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Bali dan Komitmen Bersama Akselerasi Digitalisasi Transaksi Pemerintah Daerah se-Bali yang dipimpin oleh Gubernur Bali.  

Hal ini menjadi momentum strategis untuk menegaskan dukungan seluruh kepala daerah di Provinsi Bali terhadap perkembangan digitalisasi. Penandatanganan komitmen ini mencerminkan kesepahaman bersama Gubernur serta Bupati dan Walikota se-Bali dalam mempercepat implementasi digitalisasi transaksi pemerintah daerah secara konsisten dan berkelanjutan. Dengan adanya komitmen secara kolektif, diharapkan pelaksanaan kebijakan digitalisasi dapat berjalan lebih terkoordinasi, terukur, dan berdampak nyata terhadap peningkatan efisiensi ekonomi, pengendalian inflasi, serta penguatan stabilitas dan ketahanan perekonomian Bali. Lebih lanjut Gubernur Bali menyampaikan harapan agar seluruh pihak menunjukkan komitmen untuk dapat secara konsisten menjalankan dan mengimplementasikan berbagai program digitalisasi yang sudah digariskan dalam roadmap TP2DD 2026-2030. 

Denpasar, 10 Februari 2026 

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali 

Erwin Soeriadimadja 

Direktur Eksekutif