Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Ida Bagus Gde Wesnawa Punia didampingi Fungsional Perencana memimpin Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs Bali 2024-2026 dan Sosialisasi Perda Bali No 8 Tahun 2023 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan bertempat di Ruang Rapat Cempaka, Rabu, 11 Oktober 2023.

Pemerintah Provinsi Bali terus berupaya untuk mengintegrasikan dan mengimplementasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Dalam pertemuan itu membahas prinsip-prinsip integrasi inklusif dan transparan untuk mencapai SDGs, serta peran berbagai pemangku kepentingan.

Beberapa poin penting yang dibahas diantaranya: Pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan di lingkungan pemerintah provinsi Bali dan kabupaten/kota. Hasil pencapaian SDGs di Provinsi Bali pada tahun 2022, dengan beberapa capaian dan tantangan yang masih dihadapi. Kontribusi berbagai pihak, termasuk pemerintah, perusahaan, dan lembaga akademik, dalam mendukung implementasi SDGs di wilayah tersebut. Peran CSR (Corporate Social Responsibility) perusahaan dalam mendukung SDGs dan bagaimana itu dapat diarahkan untuk lebih mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Perlunya kolaborasi dan pendanaan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Bali. Proses pengukuran dan pencatatan dampak pelaksanaan SDGs di Provinsi Bali. Semua upaya ini bertujuan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang telah ditetapkan hingga tahun 2030.