Rilis BPS Provinsi Bali pada 1 Desember 2025 menyebutkan bahwa perkembangan harga gabungan kabupaten/kota perhitungan inflasi di Provinsi Bali pada Oktober 2025 secara bulanan mengalami inflasi sebesar 0,40% (mtm), lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 0,16 (mtm). Secara tahunan, inflasi Provinsi Bali mengalami penurunan menjadi 2,51% (yoy) dari 2,61% (yoy) pada Oktober 2025. Inflasi Bali pada November 2025 secara tahunan lebih rendah dibandingkan Nasional yang sebesar 2,72% (yoy). 

Secara spasial, seluruh Kabupaten/Kota di Bali mengalami inflasi bulanan pada November 2025. Tabanan mengalami inflasi tertinggi sebesar 0,67 (mtm) atau inflasi tahunan sebesar 2,17% (yoy), diikuti Badung sebesar 0,64% (mtm) atau 1,61 (yoy). Selanjutnya, Singaraja mengalami inflasi bulanan sebesar 0,47% (mtm) atau inflasi tahunan 2,12% (yoy). Lebih lanjut Kota Denpasar mengalami inflasi bulanan sebesar 0,15% (mtm) atau 3,26% (yoy). 

Secara bulanan, inflasi di Provinsi Bali terutama disumbang oleh Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, seiring dengan keterbatasan pasokan di tengah periode musim kemarau basah. Berdasarkan komoditasnya, secara bulanan inflasi November 2025 terutama bersumber dari kenaikan harga canang sari seiring dengan HBKN Galungan-Kuningan, bawang merah, daging babi, wortel, dan tomat. Inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga  daging ayam ras, beras, buncis, sawi hijau, dan angkutan udara. 

Ke depan, beberapa risiko yang perlu diperhatikan antara lain tingginya permintaan barang dan jasa pada periode HBKN Natal dan tahun baru, berlanjutnya kenaikan harga emas dunia, serta kenaikan harga BBM non subsidi pada Desember 2025. Lebih lanjut, ketidakpastian cuaca karena peralihan musim penghujan berpotensi meningkatkan risiko pertumbuhan hama dan organisme pengganggu tanaman yang dapat mengganggu produksi tanaman pangan dan hortikultura. 

Dalam menghadapi potensi tekanan inflasi ke depan dan menyambut HBKN Galungan-Kuningan, Bank Indonesia Provinsi Bali terus memperkuat sinergi dan inovasi bersama Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali melalui implementasi strategi 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif. Pada HLM TPID Provinsi Bali tanggal 14 November 2025 lalu, Gubernur Bali memberi arahan untuk memperkuat kerjasama antar TPID baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota terutama dalam mengawal efektivitas program pengendalian harga di lapangan. Selain itu, Wamendagri juga memberikan arahan bahwa Pemerintah Provinsi harus berkontribusi nyata terhadap pencapaian target nasional. Dalam hal ini, Wamendagri menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan program pengendalian inflasi di Provinsi Bali. Ke depan, TPID Provinsi dan seluruh TPID Kabupaten/Kota di Bali akan terus mendorong penguatan dan perluasan pelaksanaan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) sebagai upaya menjaga inflasi yang stabil melalui penguatan regulasi, stabilitas pasokan, dan efisiensi distribusi. 

Sinergi juga akan terus diperkuat melalui operasi pasar, pengawasan dan percepatan penyaluran SPHP, kerja sama antar daerah baik intra-Bali maupun dengan luar Bali, serta peningkatan efisiensi rantai pasok pangan, guna membangun ekosistem ketahanan pangan yang inklusif dengan melibatkan BUMDes, Perumda pangan, dan koperasi. Sinergi pengendalian inflasi pangan juga mencakup kolaborasi antara pelaku hulu dan hilir, mulai dari petani, penggilingan, Perumda pangan, hingga sektor horeka (hotel, restoran, dan kafe), yang diperkuat melalui regulasi pemanfaatan produk pangan lokal oleh pelaku usaha di daerah. Dengan langkah-langkah strategis tersebut, Bank Indonesia Provinsi Bali optimis inflasi pada tahun 2025 akan tetap terjaga dalam rentang sasaran nasional sebesar 2,5%±1%. 

Denpasar, 1 Desember 2025 

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali

Erwin Soeriadimadja 

Direktur Eksekutif