Dalam rangka mensinergikan berbagai kebijakan Pemerintah Daerah dan Lembaga terkait lainnya yang berada dalam wadah Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Bali untuk mengawal pencapaian sasaran inflasi Bali yang rendah dan stabil, telah dilaksanakan penandatanganan Roadmap Pengendalian Inflasi Daerah baik di tingkat Provinsi maupun 9 (Sembilan) Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

Penandatanganan Roadmap ini dilakukan oleh seluruh ketua TPID Provinsi dan kabupaten/kota di Bali pada hari Selasa, 5 April 2016 di Grha Tirta Gangga Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali. Acara dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Provinsi Bali Ketut Sudikerta, selaku ketua TPID Provinsi Bali. Hadir pula dalam kegiatan dimaksud Perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI selaku Pokjanas TPID, Ketua DPRD Provinsi Bali yang diwakili oleh Wakil Ketua DRPD Provinsi Bali, Panglima Kodam IX/Udayana yang diwakili oleh Kasdam, Pimpinan Instansi dan Kepala SKPD baik di level provinsi maupun Kab/Kota di Bali.

Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali Dewi Setyowati yang juga merupakan Wakil Ketua TPID Provinsi Bali, menyampaikan bahwa Roadmap Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Provinsi Bali merupakan tindaklanjut dari arahan Presiden pada Rapat Koordinasi Nasional Tim Pengendalian Inflasi Daerah VI, yang mengamanatkan kepada daerah untuk menjadikan pengendalian inflasi daerah sebagai fokus utama. Salah satunya adalah dengan melakukan identifikasi karakteristik dan penyebab inflasi di daerah, yang tertuang dalam suatu roadmap pengendalian inflasi daerah. “Dengan demikian, pelaksanaan penandatangan Roadmap ini merupakan wujud nyata komitmen pengendalian inflasi di Bali dalam upaya mewujudkan stabilisasi harga serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkesinambungan” kata Dewi.

Sementara itu, ketua TPID Provinsi Bali Ketut Sudikerta, pada sambutannya menghimbau kepada seluruh SKPD agar menjadikan Roadmap ini sebagai salah satu rujukan/guideline dalam penyusunan RKPD Provinsi Bali, dan menjadi komitmen bersama untuk diimplementasikan sebagai langkah nyata pengendalian inflasi Provinsi Bali. “Komitmen ini penting karena di dalam Roadmap ini telah disinergikan langkah-langkah pengendalian inflasi dengan program kerja Pemerintah Daerah 2016. Selanjutnya, sebagai langkah-langkah strategis dalam mengatasi permasalahan struktural pengendalian inflasi di Provinsi Bali, saya berharap roadmap ini dapat disinergikan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi/Kabupaten/Kota 2017-2018” imbuh Sudikerta.

Dalam rangka mengatasi penyebab inflasikarenaketimpangan informasiharga antara produsen dan konsumen, pada kesempatan ini juga diresmikan pengembangan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Provinsi Bali yang dikenal dengan sebutan “SiGapura” (Sistem Informasi Harga Pangan Utama dan Komoditas Strategis) dengan penambahan informasi harga di tingkat Produsen. Diharapkan dengan ketersediaan data harga pasar yang lebih lengkap, terkini dan akurat di dalam SiGapura dapat mendukung tugas pengendalian inflasi, dan dapat berfungsi sebagai early warning system dalam upaya menjaga stabilisasi harga komoditas pangan di Provinsi Bali.