Kepala Bappeda Provinsi Bali I Wayan Wiasthana Ika Putra memberikan apresiasinya bagi seluruh kerja keras pemerintah pusat khususnya jajaran Kementerian PPN/Bappenas karena telah mendukung dan memberikan perhatian yang lebih demi pemulihan Bali dari terpuruk akibat pandemi Covid-19. Salah satunya tersusunnya Peta Jalan “Ekonomi Kerthi Bali menuju Bali Era Baru : Hijau, Tangguh, dan Sejahtera”. Hal tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Peta Jalan “Ekonomi Kerthi Bali menuju Bali Era Baru : Hijau, Tangguh, dan Sejahtera” yang dilaksanakan secara hybrid di Ruang Rapat Cempaka, Jumat, 18 Maret 2022. Hadir sebagai narasumber dari Kementerian PPN/Bappenas yaitu Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik Eka Chandra Buana, dan Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana Rohmad Supriyadi.

Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik Eka Chandra Buana dalam arahannya menegaskan Presiden RI Joko Widodo telah meluncurkan Peta Jalan “Ekonomi Kerthi Bali menuju Bali Era Baru : Hijau, Tangguh, dan Sejahtera” pada 3 Desember yang lalu. “Intinya adalah kita ingin menjadikan Bali ini bangkit dari keterpurukan akibat pandemi, dan bagaimana Bali ini bertransformasi ekonominya menjadi kuat,” jelasnya. Peta jalan ini selanjutnya akan ditetapkan dalam peraturan presiden yang saat ini masih dalam tahap penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Transformasi Ekonomi Bali. Lebih lanjut dijelaskan, dalam peta jalan ini kerangka pemulihan dan transformasi ekonomi Bali yang telah disusun mencakup tiga hal, yaitu kondisi akibat Covid-19; Pemulihan ekonomi Bali; dan Ekonomi Bali yang berkelanjutan. Pandemi Covid-19 menyebabkan ekonomi Bali terkontraksi dalam, sehingga dibutuhkan strategi untuk memulihkan ekonomi Bali dan transformasi agar ekonomi Bali dapat tumbuh secara berkelanjutan. Ekonomi yang berkelanjutan ini mencakup Bali Pintar dan Sehat, Bali Produktif, Bali Hijau, Bali Terintegrasi, Bali Smart Island dan Bali Kondusif. Melalui enam rumusan strategi utama (quick wins) pemulihan Bali, yaitu pengendalian Covid-19 dan vaksinasi Bali-Wide, bantuan sosial dan program padat karya, insentif dan fasilitasi usaha, peningkatan citra Bali untuk membangkitkan kepercayaan wisatawan, reaktivasi destinasi wisata Bali, dan reaktivasi ekonomi non pariwisata.

Sementara itu Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana Rohmad Supriyadi menjelaskan, alokasi anggaran dana dekonsentrasi per satuan kerja pada Tahun Anggaran 2022 ini naik hampir dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya, yaitu mencapai Rp.1,1 milyar lebih. Anggaran yang besar ini Rohmad Supriyadi berharap terus dilakukan kerjasama internal secara intens agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan tepat waktu dan akuntabel. (Krisna - Prahum).