Guna mempertahankan inflasi Bali yang rendah dan stabil, Bank Indonesia dan pemerintah provinsi Bali dalam wadah TPID provinsi Bali menggelar Capacity Building kepada seluruh kontributor data SiGapura-Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Provinsi Bali. Acara yang dibuka secara resmi oleh Ketut Sudikerta selaku ketua TPID Provinsi Bali Rabu kemarin, dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas dari para kontributor SiGapura (Sistem Infomasi Harga Komoditas Strategis) yang secara rutin melakukan pemantauan harga komoditas-komoditas penyumbang inflasi di masing masing kabupaten dan kota di Bali. Dalam sambutannya, ketua TPID menekankan pentingnya meningkatkan dan menjaga kelengkapan, keterkinian dan keakuratan data yang disajikan dalam SiGapura yang sejak diresmikan tanggal 11 Februari 2015 telah berhasil memantau pergerakan harga 73 komoditas penyumbang inflasi di 17 pasar di Bali. Melalui pelatihan ini diharapkan para pegawai SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang ditunjuk menjadi kontributor SiGapura dapat benar-benar menjamin keakuratan data yang di upload ke SiGapura dan data tersebut benar benar riil harga terkini yang ada di wilayah kerjanya imbuh Sudikerta. Kontributor data pada website SiGapura ini adalah Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan, dan Dinas Perindustrian Perdagangan yang ada di 9 Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

Pada acara tersebut telah diserahkan secara simbolis bantuan 10 (sepuluh) notebook/laptop dari Bapak Ketut Sudikerta, Wakil Gubernur Bali kepada 10 (sepuluh) sekretariat TPID se-Provinsi Bali dalam rangka mendukung operasional pengkinian data PIHPS Provinsi Bali dengan sebutan SiGapura (Sistem Informasi Harga Pangan Utama dan Komoditas Strategis). SiGapura sebagai pusat database/informasi yang mengintegrasikan data harga diharapkan  dapat menjadi acuan bagi seluruh pelaku ekonomi di Bali, baik petani, pedagang maupun konsumen yang sangat memerlukan informasi perkembangan harga kebutuhan pokok sehari-hari. SiGapura juga ditujukan sebagai salah satu tools/ alat deteksi dini bagi para pengambil kebijakan dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam mengendalikan inflasi di Bali. Melalui website SiGapura diharapkan ekspektasi masyarakat dapat terjaga serta mengurangi ketimpangan informasi pada level harga konsumen yang dapat diakses melalui laman www.sigapura.org.

Pada kesempatan tersebut BPS Provinsi Bali telah menyampaikan perkembangan inflasi dan pentingnya mengawal komoditas penyumbang inflasi di masing-masing daerah. Hal ini akan meningkatkan pemahaman dan memperkuat komitmen para kontributor dalam melakukan monitoring dan peng-inputan data komoditas. Dewi Setyowati selaku wakil ketua TPID memimpin langsung acara diskusi pengembangan PIHPS Provinsi Bali mengapresiasi ketangguhan dan kesungguhan para kontributor PIHPS meskipun menghadapi berbagai kendala dan tantangan di lapangan. Dewi juga menekankan bahwa apa yang dilakukan oleh para kontributor adalah untuk mencapai dan mempertahankan inflasi yang rendah dan stabil guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Permasalahan yang kerap kali dirasakan oleh kontributor data PIHPS Provinsi Bali adalah keterbatasan SDM pelaksana pemantauan dan pencatatan harga di lapangan. Selain itu, infrastruktur IT dan jaringan di beberapa daerah dirasa masih perlu mendapat perhatian untuk mendukung proses pengkinian data PIHPS Provinsi Bali. Sehubungan dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pengendalian inflasi perlu menjadi prioritas.

Ke depan, Bank Indonesia bersama Pemerintah Provinsi Bali akan terus mengembangkan PIHPS Provinsi Bali SiGapura antara lain melalui penambahan fitur harga produsen, penyempurnaan input data secara mobile, dan penguatan pembiayaan operasional TPID termasuk SiGapura. Dengan tersedianya penambahan informasi data harga pada level produsen diharapkan dapat mengurangi ketimpangan informasi harga komoditas baik di level produsen dan konsumen yang pada akhirnya dapat memberikan manfaat bagi para petani, peternak, nelayan, dan konsumen. Di samping diharapkan dapat menjadi piranti pengendalian inflasi khususnya bagi TPID dan pengambil kebijakan di level Provinsi/Kabupaten/Kota.