Pada Juli 2018, Provinsi Bali tercatat mengalami inflasi sebesar 0,47% (mtm) atau secara tahunan mengalami inflasi sebesar 3,83% (yoy), lebih tinggi dibanding inflasi periode sebelumnya dan proyeksi Bank Indonesia. Pencapaian ini juga lebih tinggi dibanding inflasi Nasional yang sebesar 0,26% (mtm) maupun inflasi tahunan yang sebesar 3,18% (yoy). Tendensi peningkatan tekanan inflasi didorong oleh peningkatan permintaan terhadap komoditas pangan pada periode peak season pariwisata dan libur sekolah. Pada kelompok volatile food, inflasi terutama terjadi pada komoditas daging ayam ras, telur ayam ras, dan cabai rawit. Sementara inflasi kelompok administered prices terjadi pada komoditas bensin seiring dengan kenaikan BBK (Bahan Bakar Khusus). Selain itu, kelompok inti turut mengalami peningkatan didorong oleh kenaikan biaya pendidikan jenjang SD dan SMA seiring dengan tahun ajaran baru.

Secara spasial, peningkatan tekanan inflasi terjadi di kedua kota sampel penghitungan inflasi di Bali. Kota Denpasar mencatat inflasi sebesar 0,48% (mtm) atau 3,85% (yoy), sedangkan kota Singaraja mencatat inflasi sebesar 0,43% (mtm) atau 3,76% (yoy). Dibandingkan dengan kota sampel lain, pencapaian inflasi Kota Denpasar dan Singaraja berada pada level moderat.

Inflasi Bali pada Juli 2018 masih relatif terkendali dan berada pada rentang sasaran inflasi nasional. Namun demikian, ke depan perlu diperhatikan beberapa potensi risiko seiring penyesuaian harga pada kelompok administered prices dan risiko peningkatan harga komoditas pangan seiring adanya potensi permintaan yang meningkat, didorong oleh peak season pada triwulan III serta jelang pelaksanaan IMF- WB Annual Meeting 2018.

Pengendalian inflasi Provinsi Bali ke depan masih menghadapi beberapa risiko antara lain (i) Tendensi penurunan curah hujan membawa risiko akan inflasi kelompok volatile food, (ii) Risiko kenaikan harga pangan dan transportasi seiring dengan masuknya peak season pariwisata dan jelang IMF-WB Annual Meeting, dan (iii) tendensi kenaikan harga emas dan minyak dunia mengikuti tren peningkatan komoditas global.

Sebagai respon terhadap risiko dan tantangan pengendalian inflasi Bali di 2018, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Provinsi Bali akan terus melanjutkan upaya pengendalian harga baik melalui forum koordinasi dan tindak lanjut nyata dengan OPD terkait. Program kerja TPID akan difokuskan pada seluruh aspek mencakup produksi, distribusi, serta menjaga ekspektasi masyarakat melalui sosialisasi dan publikasi serta memberikan himbauan (moral suasion) kepada masyarakat terkait upaya menjaga stabilitas harga. Upaya stabilisasi harga melalui pelaksanaan pasar murah dan operasi pasar insidentil juga akan dilanjutkan sehingga diharapkan dapat menjadi jangkar dalam penetapan harga dan menahan laju inflasi yang dapat bersumber dari sisi permintaan, sisi penawaran, dan ekspektasi pelaku ekonomi.