Melalui potensi energi terbarukan, mangrove, padang lamun, pertanian organik, dan hutan, Bali menyiapkan fondasi ekonomi hijau yang berkelanjutan.

BADUNG — Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan aksi iklim di Bali tidak hanya menjadi respons terhadap perubahan iklim. Aksi tersebut menjadi bagian integral dari pembangunan Bali yang berlandaskan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Koster saat memberikan sambutan pada Indonesia Carbon and Biodiversity Summit 2026 di Hotel Westin Resort, Nusa Dua, Badung, Selasa (8/9/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Koster memaparkan materi bertajuk “Aksi Iklim Bali: Regulasi, Implementasi, dan Peluang Kolaborasi”.

Koster menjelaskan, Nangun Sat Kerthi Loka Bali menjadi landasan filosofis dalam menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya.

Filosofi tersebut diarahkan untuk mewujudkan kehidupan Krama Bali yang sejahtera dan bahagia, baik secara niskala maupun sekala.

Dalam kerangka tersebut, aksi iklim Bali dibangun melalui keseimbangan antara Manusia Bali, Alam Bali, dan Kebudayaan Bali.

Ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pembangunan Bali.

Aksi Iklim Berpijak pada Alam dan Budaya Bali

Koster mengatakan Manusia Bali diarahkan meningkatkan kesejahteraan melalui pembangunan berkelanjutan.

Sementara Alam Bali dijaga melalui perlindungan hutan dan ekosistem pesisir. Upaya tersebut mencakup perlindungan mangrove, padang lamun, serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Di sisi lain, Kebudayaan Bali menjadi fondasi nilai, tradisi, dan kearifan lokal.

Kebudayaan menjadi pijakan dalam menjaga hubungan harmonis antara manusia dan alam.

Menurut Koster, Bali saat ini telah memiliki berbagai aset iklim yang dapat menjadi modal penting dalam pengembangan ekonomi hijau.

Di sektor energi terbarukan, Bali memiliki sekitar 45 MWp PLTS terpasang.

Bali juga mencatat sekitar 17.225 kendaraan listrik roda dua dan roda empat. Infrastruktur pendukungnya diperkuat dengan 302 unit SPKLU yang tersebar di sembilan kabupaten/kota.

Potensi tersebut menjadi bagian dari fondasi transisi energi Bali menuju sistem energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.

Mangrove dan Padang Lamun Jadi Aset Blue Carbon

Pada sektor blue carbon, Bali memiliki sekitar 2.330 hektare kawasan mangrove.

Sekitar 88 persen kawasan mangrove tersebut berada dalam kategori lebat.

Bali juga memiliki sekitar 1.307 hektare padang lamun yang menjadi bagian penting dari ekosistem pesisir.

Menurut Koster, potensi tersebut dapat dikembangkan menjadi blue carbon credit. Namun, pengembangannya harus tetap memberikan manfaat bagi masyarakat dan menjaga kelestarian ekosistem.

Potensi lainnya terdapat pada sektor pertanian. Bali memiliki sekitar 52.909 hektare sawah yang menerapkan sistem pertanian organik.

Angka tersebut setara sekitar 82 persen dari total luas sawah. Kondisi tersebut menjadi modal penting dalam pengembangan soil carbon dan biodiversity credits.

Sementara di sektor kehutanan, Bali memiliki sekitar 131.171 hektare kawasan hutan.

Kawasan tersebut terdiri atas sekitar 96.688 hektare hutan lindung dan 26.396 hektare kawasan konservasi.

Aset ekologis tersebut memiliki peran penting dalam menjaga keanekaragaman hayati sekaligus meningkatkan fungsi ekosistem dalam menyerap karbon.

Tiga Peluang Kolaborasi Karbon

Koster menegaskan berbagai aset tersebut bukan sekadar angka atau potensi ekologis.

Aset tersebut dapat dikembangkan menjadi sumber ekonomi baru yang memberikan manfaat bagi masyarakat Bali.

Namun, pengembangannya harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan tata kelola yang baik.

Kelestarian lingkungan juga menjadi prinsip yang tidak dapat dikompromikan.

Karena itu, Pemerintah Provinsi Bali membuka tiga peluang kolaborasi karbon yang dinilai bankable.

Pertama, Blue Carbon melalui pengembangan mangrove dan padang lamun.

Kedua, Solar Energy melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) skala besar.

Ketiga, Agricultural Carbon melalui pengembangan pertanian organik dan soil carbon.

Untuk PLTS skala besar, Bali membuka peluang pengembangan tahap pertama sekitar 300 MWp.

Kapasitas tersebut selanjutnya dapat dikembangkan hingga 700–1.200 MWp.

Pengembangan tersebut diarahkan mendukung transisi energi. Pada saat yang sama, proyek juga berpotensi menciptakan renewable energy certificate dan carbon credit.

Kolaborasi Harus Beri Manfaat bagi Bali

Koster menegaskan Bali membutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan potensi ekonomi hijau tersebut.

Pihak yang dibutuhkan antara lain investor, pengembang proyek, lembaga standar internasional, akademisi, komunitas, dan pemangku kepentingan lainnya.

Namun, seluruh kolaborasi harus tetap berada dalam kerangka regulasi dan kebijakan Pemerintah Provinsi Bali.

Hal tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian dan menjaga kepentingan masyarakat.

Pada saat yang sama, manfaat ekonomi dari pengembangan karbon harus dapat kembali kepada Bali.

Koster menegaskan aksi iklim Bali tidak boleh berhenti pada upaya mengurangi emisi.

Aksi tersebut juga diarahkan menciptakan peluang ekonomi baru, memperkuat ketahanan lingkungan, menjaga keanekaragaman hayati, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan Bali ke depan harus tetap berpijak pada ekonomi hijau, keberlanjutan, serta keseimbangan antara manusia dan alam.

“Bali ingin menunjukkan bahwa menjaga alam bukan hambatan bagi pertumbuhan ekonomi. Justru dengan menjaga alam, kita membangun sumber pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” demikian garis besar pesan Gubernur Koster.

Melalui pendekatan tersebut, Nangun Sat Kerthi Loka Bali tidak hanya menjadi filosofi pembangunan.

Filosofi tersebut juga menjadi landasan dalam membangun Bali yang hijau, mandiri, berkelanjutan, dan memiliki daya saing global.

ICCBA Apresiasi Fondasi Kebijakan Bali

Chairman Indonesia Carbon Credit and Biodiversity Alliance (ICCBA), Rob Raffael Kardinal, mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Bali.

Menurutnya, Bali telah membangun fondasi kebijakan sekaligus memiliki berbagai aset nyata untuk dikembangkan dalam ekosistem karbon dan keanekaragaman hayati.

Rob menilai Bali memiliki potensi besar menjadi contoh pengembangan ekonomi berbasis karbon dan biodiversitas.

Potensi tersebut mencakup mangrove, padang lamun, pertanian organik, energi terbarukan, dan kawasan hutan.

Seluruh potensi tersebut dapat dikembangkan melalui kolaborasi multipihak dengan tetap mengedepankan keberlanjutan dan manfaat bagi masyarakat.

“Bali memiliki sesuatu yang sangat kuat, yaitu kombinasi antara alam, budaya, kebijakan, dan masyarakat. Ini menjadi modal penting untuk membangun ekosistem karbon dan biodiversitas yang kredibel,” ujar Rob.

Ia menilai Bali tidak hanya memiliki potensi menghasilkan carbon credit.

Bali juga berpeluang menjadi contoh pengembangan carbon credit dan biodiversity credit yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurut Rob, kolaborasi pemerintah daerah, dunia usaha, investor, lembaga standar, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci.

Kolaborasi tersebut diperlukan agar potensi yang dimiliki Bali dapat diwujudkan menjadi proyek konkret, terukur, dan memenuhi standar internasional.

“Kami siap mendorong kolaborasi dan mempertemukan Bali dengan berbagai mitra strategis, baik nasional maupun internasional. Harapannya, apa yang dikembangkan di Bali dapat menjadi model yang tidak hanya bermanfaat bagi Bali dan Indonesia, tetapi juga dapat direplikasi di berbagai wilayah dan negara lain,” tambahnya.